Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 perihal Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga mengatur perihal persoalan pangkat dan jabatan.
Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menandakan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang dipakai sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, dukungan dan akomodasi bagi PNS,” suara Pasal 46 ayat (2) PP tersebut.
Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT utama dan JPT madya, berdasarkan PP ini, ditetapkan oleh Presiden atas ajakan Instansi Pemerintah terkait sesudah menerima pertimbangan Menteri. Sementara nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT pratama, JA, dan JF untuk masing-masing satuan organisasi Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah sesudah menerima persetujuan Menteri.
Pengisian Jabatan pelaksana, JF keahlian jenjang mahir pertama, JF keterampilan jenjang pemula, dan JF keterampilan jenjang terampil, berdasarkan PP ini, sanggup dilakukan melalui pengadaan PNS.
Adapun pengisian Jabatan administrator, Jabatan pengawas, JF keahlian jenjang mahir utama, JF keahlian jenjang mahir madya, JF keahlian jenjang mahir muda, JF keterampilan jenjang penyelia, JF keterampilan jenjang mahir, dan/atau JPT, berdasarkan PP ini, sanggup dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia, baik yang berasal dari internal Instansi Pemerintah maupun PNS yang berasal dari Instansi Pemerintah lain.
PP ini menyebutkan, jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:a. Jabatan administrator; b. Jabatan pengawas; dan c. Jabatan pelaksana.
Persyaratan untuk sanggup diangkat dalam Jabatan administrator, berdasarkan PP ini, adalah: a.berstatus PNS; b.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; c.memiliki integritas dan moralitas yang baik; d. mempunyai pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang kiprah Jabatan yang akan diduduki; e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan g. sehat jasmani dan rohani.
“Persyaratan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan,” suara Pasal 54 ayat (2) PP tersebut.
Sedangkan persyaratan untuk sanggup diangkat dalam Jabatan pelaksana adalah: a.berstatus PNS; b.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara; c.telah mengikuti dan lulus training terkait dengan bidang kiprah dan/atau lulus pendidikan dan training terintegrasi; d. mempunyai integritas dan moralitas yang baik; e.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan f. Sehat jasmani dan rohani.
Bagi PNS yang berasal dari tempat tertinggal, perbatasan, dan/atau terpencil yang akan diangkat dalam Jabatan direktur pada Instansi Pemerintah di tempat tertinggal, perbatasan, dan/atau terpencil, dikecualikan dari persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud.
Namun PNS sebagaimana dimaksud wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling usang 5 (lima) tahun semenjak diangkat dalam Jabatan.
“Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam JA yang lowong,” suara Pasal 56 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017 itu.
Menurut PP ini, PNS diberhentikan dari JA apabila: a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani kiprah berguru lebih dari 6 (enam) bulan; e.ditugaskan secara penuh di luar JA; atau f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
Pejabat Fungsional
PP ini menegaskan, bahwa pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara pribadi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan kiprah JF.
“JF mempunyai kiprah memperlihatkan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu,” suara Pasal 68 PP ini.
Kategori JF terdiri atas: a. JF keahlian; dan b. JF keterampilan. Sedangkan jenjang JF keahlian terdiri atas: a. mahir utama; b. mahir madya; c. mahir muda; dan d. mahir pertama.
Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud, terdiri atas: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula.
Menurut PP ini, JF ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: a.fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan kiprah Instansi Pemerintah; b. mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu; c. sanggup disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi; d. pelaksanaan kiprah yang bersifat berdikari dalam menjalankan kiprah profesinya; dan e.kegiatannya sanggup diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir acara dalam bentuk angka kredit.
PNS diberhentikan dari JF, berdasarkan PP ini, apabila: a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d.menjalani kiprah berguru lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau f.tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
“Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kiprah dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional tidak boleh rangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang kiprah Jabatannya sama dan tidak sanggup dipisahkan dengan kompetensi dan bidang kiprah JF,” suara Pasal 98 PP ini.
Ditegaskan dalam PP ini, setiap JF yang telah ditetapkan wajib mempunyai 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling usang 5 (lima) tahun terhitung semenjak tanggal penetapan JF, dan setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF.
“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” suara Pasal 364 Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017 itu. (sumber: setkab)
Link Download Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (DISINI)
Demikian informasi tentang PERSYARATAN JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL BAGI PNS sesuai Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Link Download Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (DISINI)
Demikian informasi tentang PERSYARATAN JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL BAGI PNS sesuai Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
================================
